Amerika Serikat, melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio, telah mengklasifikasikan dua geng kriminal utama Brasil—Comando Vermelho (CV) dan Primeiro Comando da Capital (PCC)—sebagai organisasi teroris. Langkah ini dimaksudkan untuk memperluas kerja intelijen, penegakan hukum, dan sanksi internasional terhadap jaringan kriminal yang dinilai memiliki pengaruh lintas batas hingga ke wilayah AS. Kebijakan ini mengacu pada pendekatan era Trump terhadap kartel narkoba Meksiko pada 2025.

Namun, keputusan tersebut ditolak keras oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, yang menyebutnya sebagai campur tangan asing yang merendahkan kedaulatan negara. Dalam pidato emosional, Lula menegaskan bahwa Brasil mampu menangani ancaman kejahatan terorganisirnya sendiri dan menolak diperlakukan seperti "republik kecil yang tidak berarti". Ia juga menyindir bahwa teroris yang dicari AS bukanlah geng kriminal domestik, sambil menyoroti ketidakadilan karena senjata dari AS turut memicu kekerasan di Brasil.

Langkah AS ini memperuncing perbedaan geopolitik, di mana negara-negara berhaluan kiri-tengah seperti Brasil menolak klasifikasi teroris untuk kelompok kriminal domestik, sementara negara kanan seperti Ekuador dan Honduras mendukung. Isu ini muncul setelah operasi besar Brasil melawan CV pada Oktober tahun lalu yang menewaskan banyak orang, serta di tengung perjanjian keamanan bilateral April lalu. Kini, hubungan kedua negara berada di bawah tekanan baru.