Ilustrasi emas batangan dengan bendera Indonesia, Australia, dan Hong Kong, menunjukkan alur impor emas ke Indonesia senilai Rp 6,71 triliun pada April 2026.
Ilustrasi emas batangan dengan bendera Indonesia, Australia, dan Hong Kong, menunjukkan alur impor emas ke Indonesia senilai Rp 6,71 triliun pada April 2026.

Impor emas dari Australia dan Hong Kong memberi konteks ringan untuk rekan atau teman yang mengikuti dinamika logam mulia.

Impor Emas RI Capai Rp 6,71 T Alur cerita dan fakta utama

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor 2,50 ton emas pada April 2026 senilai US$ 377,2 juta atau setara Rp 6,71 triliun. Suplai utama berasal dari tiga negara: Australia, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab. Australia menjadi penyuplai terbesar dengan 1,3 ton senilai US$ 199,2 juta, menyumbang lebih dari 50% dari total impor emas bulan itu.

Hong Kong menyusul dengan 533 kg senilai US$ 81,7 juta, sementara Uni Emirat Arab menyuplai 240 kg senilai US$ 36,4 juta. Impor emas ini merupakan bagian dari arus masuk logam mulia dan perhiasan yang terus meningkat, terutama dari Australia. Secara keseluruhan, impor nonmigas dari Australia mencapai US$ 4,15 miliar dari Januari hingga April 2026.

Sektor logam mulia dan perhiasan/permata menyumbang US$ 1,39 miliar atau 33,54% dari total impor nonmigas dari Australia, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 314,13%. Selain emas, Indonesia juga mengimpor serealia dan bahan bakar mineral dari Australia, meski impor bahan bakar mineral justru turun 6,83% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Fakta

  • Indonesia impor 2,50 ton emas pada April 2026 senilai US$ 377,2 juta (Rp 6,71 triliun).
  • Australia menjadi penyuplai terbesar dengan 1,3 ton senilai US$ 199,2 juta.
  • Hong Kong menyuplai 533 kg dan Uni Emirat Arab 240 kg emas ke Indonesia.
  • Impor logam mulia dari Australia tumbuh 314,13% year-on-year pada Januari–April 2026.
  • Sektor logam mulia dan perhiasan kontribusi 33,54% dari total impor nonmigas dari Australia.

Eksplainer berita visual Canto. Alat AI dapat membantu proses produksi. Kebijakan editorial