Pemerintah Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mengusulkan penerapan tarif masuk sebesar 10% terhadap barang impor dari Indonesia dan 13 negara lainnya. Kebijakan ini muncul dari hasil investigasi sementara berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS tahun 1974, yang menyoroti praktik perdagangan tidak adil terkait upaya pencegahan impor barang hasil dari kerja paksa. Indonesia termasuk dalam daftar negara yang disebutkan bersama Kanada, Uni Eropa, Meksiko, Malaysia, dan Taiwan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mencermati pengumuman tersebut dan menegaskan komitmen terhadap penghormatan HAM serta perlindungan tenaga kerja sesuai standar internasional. Pemerintah menyatakan akan mengikuti proses selanjutnya, termasuk sesi komentar tertulis dan dengar pendapat publik yang disiapkan oleh USTR.

Pemerintah RI juga menyatakan kesiapan untuk terus berkomunikasi secara konstruktif dengan pemerintah AS. Selain itu, pemerintah akan memperkuat pengaturan impor untuk memastikan tidak ada barang yang berasal dari praktik kerja paksa dalam rantai pasok. Keputusan akhir atas tarif ini masih menunggu proses evaluasi lebih lanjut dari USTR.