Iran, negara dengan cadangan minyak mentah terbesar ketiga di dunia, kini tenggelam dalam krisis energi domestik yang diperparah oleh konflik militer, serangan ke fasilitas kilang, dan beban ekonomi akibat sanksi internasional. Meski memiliki sumber daya melimpah, kapasitas produksi bahan bakar dalam negeri tidak mampu memenuhi lonjakan permintaan, terutama selama musim panas ketika penggunaan pendingin ruangan melonjak. Serangan terhadap fasilitas energi menurunkan produksi bensin harian dari 115 juta menjadi 110 juta liter, sementara konsumsi mencapai sekitar 140 juta liter per hari.

Pemerintah Iran masih mempertahankan subsidi energi untuk menjaga stabilitas sosial, meski anggaran negara semakin tertekan. Kebijakan ini diperkuat oleh trauma dari protes nasional pada 2019 setelah kenaikan harga bensin. Saat ini, warga hanya mendapat jatah 60 liter bensin bersubsidi per bulan, dengan batas harian 30 liter per kartu. Pemerintah juga mulai menerapkan tarif progresif, di mana pengguna berlebihan bisa dikenai harga hingga 45 kali lipat.

Di tengah tekanan ini, Presiden Masoud Pezeshkian mengimbau warga dan instansi pemerintah untuk menghemat energi, bahkan memberi contoh dengan melepas jaket saat rapat kabinet. Namun, beban tetap dirasakan pelaku usaha, seperti pemilik bengkel yang mengalami kenaikan tagihan listrik tiga kali lipat meski konsumsi tidak berubah. Otoritas setempat menyatakan akan meninjau keluhan, tetapi krisis diperkirakan masih berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, terutama dengan ancaman serangan lanjutan dari Amerika Serikat.