Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 mengkritik penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia yang dinilai tidak tepat sasaran. Laporan menunjukkan bahwa 20% rumah tangga terkaya justru menerima sekitar setengah dari total subsidi BBM, sementara beban fiskal akibat subsidi mencapai 1,6% dari produk domestik bruto (PDB).

Kondisi ini diperparah oleh kenaikan harga minyak global yang memperbesar tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bank Dunia menilai sistem saat ini gagal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan dan justru menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi yang lebih mampu membayar harga pasar.

Sebagai solusi, Bank Dunia merekomendasikan tiga langkah reformasi: penyesuaian harga BBM secara bertahap, pemberian bantuan langsung tunai untuk 40% rumah tangga termiskin, serta realokasi penghematan subsidi untuk perlindungan sosial dan investasi publik. Simulasi menunjukkan pendekatan ini bisa menghemat hingga 1,3% dari PDB dalam dua tahun, dengan potensi mencapai 2,1% dari PDB saat kebijakan penuh diterapkan.

Keberhasilan reformasi disebut tergantung pada implementasi bertahap, komunikasi publik yang jelas, kesiapan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), serta transparansi penggunaan dana hasil penghematan. Tanpa itu, risiko ketimpangan dan beban fiskal akan terus meningkat.