Pemerintah meluncurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys). Langkah ini bertujuan mengamankan hak negara yang selama ini diduga dimanipulasi melalui praktik curang seperti under invoicing dan transfer pricing oleh sejumlah perusahaan besar. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan tujuan utama DSI bukan mencari keuntungan, melainkan memperbaiki tata kelola dan pengawasan ekspor agar lebih transparan.

Dalam modus under invoicing, eksportir mencantumkan volume ekspor lebih rendah dari kenyataan, sementara transfer pricing melibatkan penjualan ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah pasar. Kedua praktik ini mengurangi penerimaan negara dan disebut sebagai tindak pidana. Meski Kementerian Pertanian tidak bertanggung jawab atas pencatatan data ekspor—yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan—DSI diharapkan menjadi alat kontrol yang lebih efektif.

PT DSI berperan seperti 'pipa transparan' yang memastikan seluruh alur ekspor bisa dipantau. Pemerintah menilai potensi kerugian dari manipulasi data sangat besar, terutama pada komoditas bernilai tinggi. Dengan eksportir tunggal, diharapkan pengawasan lebih ketat dan penerimaan negara lebih optimal. Namun, keberhasilan model ini masih menunggu uji tindak lanjut dan implementasi di lapangan.