Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan dua kelompok kriminal Brasil, Komando Merah (Comando Vermelho) dan Komando Ibu Kota Pertama (PCC), sebagai organisasi teroris. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang menyebut kedua kelompok sebagai entitas kriminal paling kejam di Brasil dengan jaringan ilegal yang menyebar hingga ke wilayah AS. Penetapan ini memberi otoritas hukum lebih luas bagi AS untuk melakukan tindakan penegakan hukum, intelijen, dan kontra-pemberontakan terhadap kelompok tersebut dan aset global mereka.

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengecam keras keputusan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk campur tangan yang merendahkan kedaulatan negara demokratis. Lula menegaskan bahwa Brasil mampu menangani kelompok kriminalnya sendiri tanpa intervensi luar, dan mengingatkan AS agar tidak memperlakukan Brasil seperti 'republik kecil yang tidak berarti'. Ia juga menyoroti bahwa senjata dari AS banyak diselundupkan ke Brasil, memperparah kekerasan lokal.

Langkah AS ini terjadi dalam konteks kebijakan pemerintahan Trump yang mulai menargetkan geng kriminal transnasional sebagai teroris sejak 2025, termasuk kartel Meksiko. Sementara negara berhaluan kanan seperti Ekuador dan Honduras mendukung langkah ini, Brasil dan negara kiri-tengah lainnya menolaknya. Brasilia menilai label teroris tidak tepat secara hukum dan politis, serta bisa merusak kerja sama bilateral meski keduanya baru sepakat kerja sama melawan perdagangan narkoba dan senjata pada April 2026.