Amerika Serikat melalui Perwakilan Dagang AS (USTR) mengusulkan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap produk impor dari Indonesia. Langkah ini diambil karena USTR menilai Indonesia belum secara efektif menerapkan larangan impor terhadap barang yang diproduksi menggunakan praktik kerja paksa. Investigasi sementara ini dilakukan berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974, yang menilai kebijakan 60 mitra dagang utama AS.

Indonesia masuk dalam kelompok enam negara, bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan, yang dinilai belum efektif menegakkan larangan tersebut. Sementara itu, 54 negara lain tanpa aturan larangan kerja paksa terancam tarif 12,5 persen. Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen terhadap standar ketenagakerjaan internasional dan akan menyampaikan tanggapan tertulis serta ikut dengar pendapat publik.

Pemerintah juga berencana memperkuat pengawasan terhadap impor agar tidak berasal dari praktik kerja paksa. Langkah USTR ini bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempertahankan kebijakan tarif perdagangan, terutama setelah beberapa kebijakan sebelumnya menghadapi tantangan hukum di dalam negeri. Proses masih berlangsung, dan komunikasi konstruktif dengan AS terus dijaga.