Enam negara Barat — Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia — secara bersamaan menjatuhkan sanksi terhadap jaringan pendanaan dan logistik di balik ekspansi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Langkah ini menandai respons terkoordinasi pertama dalam beberapa bulan terakhir terhadap kekerasan yang meningkat oleh pemukim terhadap warga Palestina. Sanksi ditujukan bukan hanya pada individu, tetapi juga organisasi kunci yang diduga membiayai dan memfasilitasi pembangunan permukiman serta aksi kekerasan.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyatakan bahwa tindakan ini ditujukan pada pihak yang bertanggung jawab atas penjajahan dan kekerasan yang terus meningkat. Pemerintah Inggris mencantumkan enam entitas dan satu individu dalam daftar sanksi, termasuk organisasi seperti The Farms Association, Ahavat Gilad, Artzenu, dan Shivat Zion Lerigvey Admata, serta seorang penggalang dana bernama Ari Yshag. Sanksi mencakup pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pembatasan keuangan untuk memutus aliran dana ke pos-pos permukiman.

Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran internasional terhadap percepatan pembangunan ribuan unit rumah baru di wilayah pendudukan. Keenam negara juga memperingatkan Israel bahwa tindakan lebih keras bisa diambil jika pemerintah gagal mengendalikan kekerasan pemukim. Fokus pada jaringan pendanaan menunjukkan pergeseran strategi internasional dari sanksi individu ke struktur pendukung sistemik yang memungkinkan ekspansi permukiman.