Pemerintah dan DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis sebagai payung hukum baru untuk mengatur tata kelola komoditas unggulan nasional seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan nikel. RUU ini bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi, menjaga pasokan dalam negeri, dan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam. Namun, pembahasannya memicu perdebatan soal sentralisasi kekuasaan ekonomi melalui skema ekspor tunggal yang dikelola oleh satu lembaga.

Dua alternatif model tata kelola diajukan: pembentukan Badan Komoditas Strategis atau penguatan peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai saluran ekspor tunggal. DSI sendiri sudah dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026, sehingga muncul pertanyaan apakah RUU ini benar-benar substantif atau hanya memperkuat kebijakan yang sudah berjalan. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai urgensi politiknya tinggi, tapi urgensi substantifnya masih perlu diuji.

Kritik juga datang dari pelaku usaha dan petani sawit. Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto khawatir RUU akan mengukuhkan dominasi DSI tanpa ruang evaluasi, terutama soal margin yang dipungut. Anggota Baleg DPR Siti Aisyah menekankan bahwa keberhasilan RUU harus diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah penghasil, bukan sekadar kontrol negara atas perdagangan. Tanpa ukuran keberhasilan yang jelas, kebijakan ini berisiko menjadi alat sentralisasi yang manfaatnya tidak merata.